SWL: Ancaman bagi Nelayan dan Ekosistem, Komisi C DPRD Surabaya Menolak Reklamasi dan Pembuatan Pulau Baru Pesisir Surabaya Tolak Reklamasi
Penolakan tegas disuarakan Komisi C DPRD Kota Surabaya terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land (SWL) yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama nelayan, Sekretaris Komisi C, Alif Imam Waluyo, menegaskan pentingnya mempertimbangkan ulang proyek tersebut yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat dan ekosistem.
“Kami dari Komisi C berharap Pemerintah Pusat dapat memikirkan ulang tentang PSN ini, baik itu dari segi manfaat yang akan diberikan, maupun potensi mudarat yang mungkin timbul,” ujar Alif usai rapat pada Senin (6/1).
Menurut Alif, PSN yang diharapkan membawa manfaat besar justru berpotensi mengancam keberlanjutan hidup nelayan dan petani laut di kawasan tersebut. Ia menilai proyek ini tidak hanya mengancam ekosistem, tetapi juga kehidupan ribuan masyarakat yang menggantungkan penghidupan dari sektor laut.
“Banyak nelayan dan petani yang akan kehilangan mata pencaharian mereka jika proyek ini dilanjutkan. Ini akan berimbas pada hilangnya sektor bisnis mereka dan merusak ekosistem yang ada,” tegas Alif.
Alif juga menyoroti perbedaan karakteristik Surabaya dengan wilayah lain yang telah melakukan reklamasi, seperti Jakarta dan Bali. Ia menilai bahwa Surabaya memiliki demografi dan ekosistem yang unik sehingga reklamasi tidak bisa dilakukan tanpa kajian mendalam.
“Proyek ini tidak bisa dipaksakan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat sekitar,” tambahnya.
Komisi C berencana membawa permasalahan ini ke tingkat lebih tinggi dengan menyampaikan aspirasi nelayan kepada Pemerintah Pusat. Selain itu, DPRD Surabaya juga akan bekerja sama dengan Pemkot Surabaya untuk melakukan kajian komprehensif agar tidak ada pihak yang dirugikan.
“Kami akan terus memastikan bahwa proyek ini tidak dilanjutkan jika manfaatnya tidak jelas. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton dari proyek ini tanpa merasakan manfaat langsung,” kata politisi Partai Gerindra tersebut.
Dukungan terhadap nelayan juga menjadi prioritas utama Komisi C. Alif menegaskan, jika tidak ada jaminan perlindungan bagi warga terdampak, Komisi C siap menolak proyek tersebut.
“Kami berharap ada jaminan kehidupan yang jelas bagi masyarakat sekitar. Jangan jadikan mereka korban dari pembangunan yang tidak berpihak,” tandasnya.
Proyek SWL yang dicanangkan sebagai bagian dari PSN kembali menjadi polemik di Surabaya. Respons kritis Komisi C ini menjadi sinyal kuat bahwa aspirasi masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap agenda pembangunan. Sementara itu, keputusan akhir terkait kelanjutan proyek masih menunggu tanggapan dari pemerintah pusat.
