Komisi IV DPR RI Akan Tinjau Surabaya Waterfornt Land

Komisi IV melalui Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menerima kunjungan Forum Masyarakat Madani Maritim (FM3) dalam kegiatan sharing di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/01/25). Kunjungan tesebut bertujuan mendesak pemerintah agar segera menghentikan Proyek Strategis Nasional, Surabaya Waterfront Land.

Sharing ini dihadiri dan dibersamai oleh Riyono Anggota Komisi IV DPR RI, Reni Astuti Anggota Komisi V DPRRI dapil Surabaya-Sidoarjo, serta Sonny Tri Danaparamita Anggota Komisi IV DPR-RI, I Ketut Suwendra Anggota Komisi IV serta, Agus Ambo Djiwa Anggota Komisi IV. Adapun FM3 merupakan forum gabungan dari 44 elemen masyarakat, seperti kelompok nelayan, petani tambak, LPMK di belasan kelurahan terdampak, LBH, Majelis Lingkungan Hidup PDM Surabaya, BEM, OKP, HNSI, KNTI, dan banyak organisasi lainnya.

Heroe Budiarto selaku koordinator rombongan menjelaskan maksud kedatangannya agar DPR-RI membantu FM3 dalam proses penolakan proyek reklamasi PSN-SWL yang jelas-jelas berdampak negatif terhadap lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik.

“Istilahnya kami ini sambat. Kami datang ke sini jauh-jauh dari Surabaya untuk menyampaikan dengan tegas bahwa kami menolak rencana Proyek Strategis Nasional, Surabaya Waterfront Land (PSN SWL) yang tentu akan berdampak buruk pada berbagai aspek kehidupan,” buka Heroe.

Ia pun mengeluhkan bahwa PSN menjadi agenda prioritas yang diberi label wajib oleh Pemerintah Pusat dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi sebagai kepanjangan tangan. Hal ini yang menghambat langkah mereka untuk mendesak rencana proyek ini dibatalkan.

“Masalahnya proyek ini sifatnya wajib. Harus, sesuai terminologinya. Kami sudah berupaya di level Pemkot dan DPRD Surabaya. Tanggapannya bagus. Yang tidak bagus di DPRD dan DKP di tingkat Provinsi. Semuanya jadi serba salah,” sambungnya.

FM3 juga menyampaikan rasa heran terkait penunjukan PT Granting Jaya sebagai operator PSN. Penunjukan tersebut dinilai tanpa melalui proses kajian kredibilitas. Sebagaimana yang telah diketahui publik, PT Granting Jaya memiliki riwayat gagal dalam mengelola banyak proyek, khususnya di daerah Surabaya.

Aspirasi turut disampaikan oleh pihak nelayan lewat Hadi Siswanto dan Abdur Rohim. Masing-masing merupakan perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI).

“Kecamatan Sukolilo itu berdekatan dengan proyek milik PT Granting Jaya. Saya yakin bila itu diteruskan hajat hidup kami pasti terganggu. Rencana proyek pun lokasinya persis di area tangkapan kami sehari-hari. 10084 Hektare persis di lokasi kami cari nafkah!,” ujar Hadi.

“Kalau ini diteruskan, kami bisa PHK selama-lamanya. Lahan produktif itu bahkan diperebutkan oleh banyak pihak. Peninggalan nenek moyang kami dirampas, ya pasti kami lawan,” tambah Abdur.

Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya, Ramadhani J. Samudera mengungkapkan keluh kesahnya mewakili anak muda menolak proyek ini diteruskan.

”PSN Surabaya Waterfront Land berpotensi meningkatkan risiko banjir dan rob karena terdapat 9 muara sungai yang akan tertutup pulau baru. Selain itu kawasan tersebut adalah kawasan konservasi sehingga jika dibangun pulau baru maka akan menurunkan daya dukung lingkungan,” ungkap Rama.

Riyono menerima masukan, saran, dan pendapat dengan baik. Ia menanggapi bahwa ia dan tim pasti akan membantu secara maksimal dan turut mendampingi segala dinamika yang dihadapi. Terlebih, ia juga memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi situasi serupa dan memiliki karir pendidikan ilmu kelautan di tingkat S1, S2, dan S3 yang saat ini ia jalani.

“Memang sejak beberapa waktu lalu laporan-laporan tentang PSN di wilayah laut banyak sekali yang masuk. Hal ini akan kami pelajari lebih lanjut. Kami butuh dokumen-dokumen pelengkap agar dapat lebih mudah disinkronisasi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya lagi-lagi, sumber masalahnya memang di undang-undang cipta kerja,” terang Riyono.

Ia juga menuturkan bahwa sejatinya reklamasi itu boleh, asal memenuhi kaidah-kaidah, tidak merusak lingkungan, dan pro terhadap kepentingan rakyat khususnya masyarakat sekitar. Ia juga meminta seluruh lapisan masyarakat dan lembaga-lembaga terkait untuk berjuang bersama menolak reklamasi PSN SWL.

“Langkah kita harus presisi. Yang kita hadapi ini bukan sembarang orang. Lika-likunya tidak sederhana. Soliditas para inisiator yang hadir di sini perlu kuat, karena di luar sana banyak sekali yang punya kepentingan. Sinergi dengan stakeholder dan organisasi-organisasi ada baiknya ditingkatkan,” urai Riyono.

Tak kalah penting, ia juga turut menyorot peran mahasiswa yang seharusnya membantu proses ini dengan penelitian akademis dan studi ilmiah. Dengan tinjauan penelitian lingkungan, alam, serta dampak sosial diharapkan mampu mendorong batalnya kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan aspek-aspek tersebut. Ia pun menegaskan akan berkunjung dan menyaksikan secara langsung situasi dan kondisi lokasi terdampak di wilayah pesisir Surabaya Timur.

“Kami akan jadwalkan untuk meninjau lokasi termaksud. Semuanya untuk rakyat,” tegas Riyono.

Sementara itu, Sonny juga menerima penolakan warga Surabaya terkait pembangunan pulau buatan. Ia menyampaikan menolak proyek ini karena tidak mengedepankan prinsip demokrasi pancasila dan prinsip keadilan. Besarnya dampak sosial, ekonomi, serta lingkungan menjadikan alasan terkuat mengapa proyek ini ditolak.

Sonny pun menyampaikan bahwa sudah menjadi kewajiban bahwa alam yang kita miliki bersama ini harus dikelola negara untuk kepeningan rakyat. “Semua ini akan kami sampaikan pada rapat kerja hari Kamis 23 Januari. Prinsipnya kami sependapat dan akan meneruskan pesan-pesan ini ketika rapat nanti,” jelas Riyono.

Berkenaan dengan hal tersebut, Sonny meyakinkan FM3 dan rekan-rekan yang hadir di Komisi IV DPR RI, bahwa keresahan ini akan disampaikan dalam rapat bersama Kementrian Kelautan dan Perikanan. Rombongan diizinkan untuk menyaksikan rapat ini baik secara luring maupun daring.